Penulis: Budi S

Salah satu prasyarat keberhasilan program program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target group dan target area. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya ?si miskin? tersebut dan di mana si miskin itu berada. Kedua, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat profil kemiskinan. Profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik karakteristik ekonominya seperti sumber pendapatan, pola konsumsi/pengeluaran, tingkat beban tanggungan dan lain lain. Juga perlu diperhatikan profil kemiskinan dari karakteristik sosial-budaya dan karakteristik demografinya seperti tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggouta keluarga, cara memperoleh air bersih dan sebagainya. Pertanyaan kedua mengenai penyebaran kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik geografisnya, yaitu dengan menentukan di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Untuk kasus indonesia, aspek geografis ini bisa terbagi dalam penyebaran kota dan desa, di Jawa dan di luar Jawa Dalam kasus Indonesia, secara umum memakai standar pengukuran kemiskinan dari standar Bank Dunia. Namun beberapa pendekatan atau tepatnya penyesuian dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas miskin. Kajian utama didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori perhari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Pola ini telah dianut secara konsisten oleh BPS sejak tahun 1976. Sayogyo dan Sam F.Poli dalam menentukan garis kemiskinan menggunakan ekuivalen konsumsi beras per kapita. Konsumsi beras untuk perkotaan dan pedesaan masing masing ditentukan sebesar 360 kg dan 240 kg per kapita per tahun (BPS, 1994). Sebaliknya Bank Dunia menggunakan standard mata uang dollar Amerika Serikat, yaitu untuk dekade 1980, standar pengeluaran untuk makanan adalah 50 dolar AS untuk pedesaan dan 75 dolar AS untuk per kapita per tahun (berdasarkan kurs dasar dollar 126 terhadap rupiah pada tahun 1971). BPS dalam mengadopsi ukuran dari Bank Dunia melakukan penyesuaian dengan pola dasar konsumsi pada tahun 1971, dan kemudian disesuikan dengan kenaikan harga (inflasi) dari bahan makanan pokok .Penyebaran kemiskinan, karakteristik demografis, karakteristik pekerjaan, sumber penghasilan, dan pola konsumsi penduduk miskin dan kaya, terlihat dalam data. Ukuran kemiskinan yang dianut oleh negara negara dari standar Bank Dunia, ternyata secara empiris kadang kadang kurang bisa menjelaskan fenomena kemiskinan. Terutama, membandingkan kemiskinan dengan kesejahteraan. Tidak semua kemiskinan identik dengan ketidak sejahteraan, demikian juga tingkat pendapatan yang tinggi, belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sen poverty index (SPI) yang merupakan formula yang dipergunakan untuk mengukur indeks kemiskinan, ternyata tidak mampu mengukur tingkat kesejahteraan. SPI yang lebih mendasarkan pada poverty head account ratio dan ini yang diambil dari penyebaran pendapatan per kapita (koefisien Gini) ternyata hanya mengukur kemiskinan dari tingkat pendapatan. Apakah tingkat pendapatan tersebut mencerminkan kemiskinan ? Jawaban pertanyaan ini bisa betul dan bisa tidak, tergantung bagaimana pola konsumsi, pola kehidupan serta faktor jaminan keamanan akan kehidupan dari setiap negara kepada penduduknya. Studi Birdsall (1995) di negara-negara Asia timur yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi ( >7%), sedang (5%-6%) dan rendah (<5%) selama 30 tahun, menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang berbeda. Studi Birdsall menunjukkan bahwa Srilangka yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang relatif rendah (<5%) dan mempunyai indeks SPI yang rendah (yang menunjukkan tingkat pendapatan per kapita dalam US dollar rendah atau kurang dari 500 dolar AS per tahun) ternyata mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia, atau misalkan Brasil (yang mempunyai pendapatan per kapita diatas 5000 dolar AS pertahun). Anand dan Kanbur (1993) mengusulkan pola pengukuran kemiskinan dengan memasukan variabel variabel non keuangan (non financial variables), seperti kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, fasilitas kesehatan yang luas dan murah, kesempatan kerja yang tinggi, angka kematian balita dan ibu yang melahirkan, tingkat kemungkinan hidup, sistem perumahan dan sarana kesehatan umum, listrik dan lain lain. Dengan memakai ukuran yang baru Anand dan Kanbur melakukan uji ulang atas data dari Ahluwalia terhadap 60 negara. Hasilnya adalah kemiskinan tidak identik dengan kesejahteraan. Malcolm Gillis dalam bukunya ?Economics of Development? (1983) mencantumkan faktor tersebut sebagai basic human needs and Social Indicators dalam penghitungan kemiskinan.